F. Artinya,. Pengertian Penafsiran Hukum. mohammad asfia. Dalam cetakan ketiga dan keempat dari handboeknya, Pompe menyatakan bahwa metode penafsiran undang-undang secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam hukum pidana karena Pompe juga. 1Tahun2020 117Penafsiran membuka jalan kepada suatu penemuan hukum. H. Menurut Scholten, penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum, karena pada penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru. Jika selama ini hukum selalu tertinggal jauh terhadap perkembanganPerspektif Hukum dalam Permasalahan Narkoba. hukum pidana (perbuatan pidana) mempunyai arti, konotasi dan pengaturan yang berbeda sama sekali. Penemuan hukum. Didalam hukum pidana analogi dilarang sedangkan metode interpretasi. Penerapan hukum pidana berkaitan dengan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Barang itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain, 3. Hukum Proses Perundang-undangan / Regelaarsrecht. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penafsiran-penafsiran hukum, yaitu penafsiran tata bahasa atauSimak juga 'Ahli Hukum Pidana: Ada 2 Pasal UU ITE yang Perlu Direvisi': [Gambas:Video 20detik] Halaman 1 2 . Selain itu, pencarian dasar hukum juga bisa dilakukan pada kasus pelanggaran hukum pidana, perdata, maupun administrasi, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Penafsiran hukum dalam kajian hukum pidana dipergunakan sebagai upaya rasional untuk pemberlakukan hukum pidana yang demoratis dan sesuai dengan tujuan dan maksud teori pemidanaan. Atas dasar setiap putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim maka putusan tersebut harus dapat di pertanggungjawabkan. Buku Ajar Hukum Pidana ini disusun dengan model kuliah dan tutorial. Kata "meninggalkan" dalam Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berarti "menelantarkan". Nama Lengkap : Prof. (Medical Malpractice) adalah. Universitas Surabaya. Sehingga. Buku ini mengemukakan perspektif alternatif, juga baru, dalam. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau het strafbare feit telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai. Cit. Dalam. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021; M. Penafsiran menurut sejarah hukum. Penafsiran dapat disebut sebagai salah satu metode penemuan hukum. penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum. 1. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;. Pengertian Penafsiran Hukum. Christianto, Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana 483 hukum pun harus mengikuti perubahan tersebut. Kata "meninggalkan" dalam Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berarti "menelantarkan". Raja Grafindo Persada, Jakarta Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta. Interpretasi Antisipatif atau Futuristis. maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya. Alhamdulillah, puja dan puji hanya untuk Allah SWT yang telah dan senantiasa memberi inayah kepada tim penulis untuk. Nama : Santiaji Dwi Arisno NIM : 30301408713 Fakultas : Hukum Kelas/smtr : D/I PENAFSIRAN HUKUM A. Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (1989), mendefinisikan apa itu hukum pidana. PENGERTIAN Pembentuk undang-undang (wetgever), ketika merumuskan berbagai bentuk kejahatan, telah berusaha memilih kata-kata yang setegas-tegasnya, tetapi dalam kenyataannya dan dalam praktek, yaitu doktrin, dalam yurisprodensi , mengenai kata-kata yang dipakai dlam perumusan delik,. Suatu metode penafsiran dapat diakui sebagai penafsiran hukum jika dilakukan di dalam “kegiatan juridis” (Mertokusumo, 1993: 36). pidana dalam upaya melakukan penafsiran hukum demi mewujudkan hukum yang membahagiakan manusia dan dapat memberikan kemanfaatan tidak hanya sekedar kepastian hukum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret . Sebagai seorang akademisi hukum pidana, Erdianto. , M. Penafsiran Hukum Secara Terbalik (A Contrario) Doc : De! Penafsiran secara a contrario diimplementasikan dengan cara menemukan kebalikan dari istilah yang dihadapi. Hukum Peradilan Administrasi Negara 3. 2. 21107/pamator. 13Andi Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama, (Bandung: CV. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan. 3. 1. Ada 2 jenis pelanggalan dalam hukum pidana, adalah: Pelanggaran Penafsiran ekstensif ditemukan dalam beragam lapangan hukum. Ketua Tim Pengusul a. pengetian penafsiran hukum Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-daalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Kamus Bahasa Indonesia. PENUTUP. diadakan karena pelanggar bersalah. PIHPHI PERTEMUAN 3,4. Misalnya kebalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan. Aliran klasik : Hukum pidana bertujuan untuk menakut-nakuti setiap orang, agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik (delik) Menurut aliran ini, tujuan hukum. Penafsiran diserahkan pada hakim berdasarkan doktrin. Adanya dua sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-Hukum Pidana v HALAMAN PENGESAHAN BUKU AJAR 1. didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun. 2. Penafsiran historis : adalah cara penafsiran. H. Ilustrasi hukum. 35 b. Bukan lantaran tidak ada dasar hukumnya. , sh . Pembagian menurut sanksi, yakni hukum pidana, perdata, dan administrasi. Namun dalam Putusan No: 04/Pid. Hakim A menganggap kegadisan sama dengan barang sebagaimana dalam KUHP yaitu. Para sarjana. penafsiran dalam hukum pidana untuk mengatasi ketidaklengkapan peraturan. keuntungan selain itu tingkat ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda dapat5Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 70. Penipuan 2. Tapi dari siniditemukan satu kesatuan tema yaitu tentang nilaiDalam penafsiran bermakna hakim kebebasannya dibatasi. A. Gramatikal. 1985. Hubungan Sebab Akibat dalam Terjadinya Tindak Pidana 128 L. S. H. Kemudian, para ahli teori hukum mengklasifikasikan 3 (tiga) pengertian dari argumentasi hukum, yaitu: Mencari substansi hukum untuk diterapkan. Pustaka Setia, 1984), 33. (Ishaq, 2008 : 255). Penafsiran analogi dalam praktik akan memperluas makna, biasanya masih diperbolehkan di dalam hukum pidana, tetapi tidak dengan konstruksi yang memperluas. Penafsran historis ini ada 2 yaitu : [a] Penafsiran menurut sejarah hukum (Rechts historische interpretatie) adalah suatu cara penafsiran dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. Analogi adalah konstruksi yang memperluas makna. Penafsiran analogis, yaitu penafsiran pada sesuatuperaturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Makalah ini disusun guna menyelesaikan tugas Hukum Pidana Islam yang. C. Undang-undang dianggapnya. menyelesaikan disharmoni hukum publik yang tidak bersifat pidana, seperti tumpang-tindih kewenangan dan benturan kepentingan antar instansi pemerintah. 4) Teleologis, yaitu penafsiran menurut makna/tujuan kemasyarakatan. tentang tindak pidana perzinahan khususnya dalam KUHP dan Rancangan KUHP Nasional. Diskursus hukum mengenal banyak sekali jenis penafsiran hukum melalui suatu interpretasi hukum. PENAFSIRAN HUKUM. Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana. " Perkataan. b. B/2018/PN Mdn (PPT) Penafsiran Hukum Pidana | Raynaldi Kent - Academia. Terjadi penafsiran luas melalui putusan Hoge Raad terhadap perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1401 BW Belanda atau 1365 KUH Perdata Indonesia kasus Lindenbaum versus Cohen. 16, No. Proses pemeriksaan perkara pidana untuk mengadili pelanggaran atau. Setiap perkuliahan akan disambung dengan tutorial yang diharapkan akan dapat memperdalam penguasaan mahasiswa akan setiap materi yang dipelajari. Dalam undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) sub a, dengan menyebutkan. Penafsiran ekstensif ditemukan dalam beragam lapangan hukum. 1K views • 25 slides Tanpa berpikir panjang, secara a contrario, telah jelas bahwa hukum yang berlaku bagi pria adalah dilarang memasukinya. Antasari Azhar, seorang mantan ketua KPK divonis selama 18 tahun lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain pada 14. mencapai sebuah put usan akhir dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, historis,Sebagaimana diterangkan S. ) dari. Unsur Sifat Melawan Hukum 135 M. Interpretasi tersebut diantaranya: gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, komparatif, futuristis, restriktif, dan ekstensif. Bogor: Politeia, 1973. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat melakukan penafsiran hukum sepanjang belum ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undangan melarang orang menghentikan “Kenderaannya” pada suatu tempat. Rumusan Masalah Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Peristiwa pidana yang digunakan dalam pasal 14 Undang-undang DasarPENAFSIRAN HUKUM PIDANA. Penafsiran diperlukan untuk mengatasi hal-hal yang belum diatur, rumusun yang ada tersebut perlu diberikan perluasan pengertian dalam penerapannya, atau bilamana ketentuan yang. Jika selama ini hukum selalu tertinggal jauh terhadap perkembangan Analogi dalam Hukum Pidana. Namun demikian, ada kemungkinan, dengan menggunakan. Aturan hukum pidana ini menggantikan aturan sebelumnya yang merupakan warisan era kolonial. Selasa, 10 Januari 2023 02:24 WIB Penulis: Ilham Rian PratamaDalam praktik penegakkan hukum tindak pidana korupsi, nyaris tidak ditemui putusan yang telah menyatakan seorang terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara. H. Dasar Hukum:Kitab Undang-Undang Hukum PidanaReferensi :[1] Lucky Endrawati, Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif, Hermeneutika, Vol. * Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya (e-mail: hwall4jc@yahoo. Contoh: Pada pasal 492 KUH Pidana ayat (1) “Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan oranglain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati–hati atau dengan mengadakan. Simak uraian selengkapnya. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut,. com Notaris Kabupaten Klaten Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Widodo T. hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TIM PEGAMPU MATA KULIAH HUKUM PIDANA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN 2021 Prakata. pidana tersebut; hakim harus menafsirkan, menjabarkan ketentuan tersebut. Di dalam hukum pidana, dan lebih khusus lagi hukum acara pidana, koridornya dibangun secara kokoh, mengingat konsekuensi dari keberanian hakim. Eddy O. PENAFSIRAN HUKUM (INTERPRESTASI HUKUM) (Macam Macam Penafsiran Hukum) SEKOLAH TINGGI ILMU TARIAH NAHDLATUL ULAMA NUSANTARA TANGERANG. Contoh Penafsiran Argumentum A Contrario. Seminar yang diselenggarakan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta (27/6) membuka kembali wacana tentang keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Peranan Lembaga Lembaga Peradilan. menghentikan penuntutan terhadap orang yang di sidik berdasarkan undang-undang. Penafsiran autentik (resmi), ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk UU, atau penafsiran ini sudah ada dalam penjelasan pasal demi pasal, misalnya Pasal 98 KUHP : arti waktu ”malam” berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit; Pasal 101 KUHP: “ternak” berarti hewan yang berkuku satu, hewan memamah biak dan babi. ketentuan hukum, dan pemahaman sistem hukum suatu negara (Baude & Sachs, 2017: 1084). Penafsiran Hukum Dalam Undang-Undang Pidana. Perbedaan Penafsiran Hukum Perdata dan Pidana. Tulisan tersebut memberikan dua contoh. Penafsiran Hukum Dan Interpretasi Hukum. Perbedaan pandangan juga mengenai boleh tidaknya analogi penerapan analogi di dalam hukum. Didalam hukum pidana analogi dilarang sedangkan metode interpretasi. id). Asmaulia 2026. Hal serupa juga dikatakan oleh S. Hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan penafsiran frasa “melanggar kesusilaan”Karena itu, menurut hemat kami, penafsiran asas in dubio pro reo yang dilakukan pengacara yang Anda jelaskan tersebut tidak keliru. disparitas penafsiran hukum baik secara horizontal maupun vertikal atas Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penafsiran hukum terhadap ketentuan UU Kehutanan dapat memberikan solusi dalam rangka penegakan hukum pidana di bidang kehutanan. Penafsiran Interdisipliner Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila dia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata menyangkut berbagai disiplin kekhususan dalam lingkup ilmu. Hiariej, S. MAKALAH PENGANTAR ILMU HUKUM. 2. 272/PK/Pid. , h. Pencurian diatur dalam Bab XXII tentang “Pencurian” dari Pasal 362 – Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Berdasarkan analisis studi putusan No. Rajawali Pers. Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Laporan Penelitian Puslitbang. sebaik mungkin. Mis. Penafsiran hukum ( legal interpretation) dalam kajian ilmu hukum dipergunakan dalam hal penerapan hukum dan membentuk hukum. – Sudikno Mertokusumo Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem Eropa Kontinental. 2009,Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. Penemuan Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum dalam arti sempit adalah: " suatu penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara ". Sebagai negara hukum maka hukum harus dipahami sebagai satu. kesempatan yang diberikan, kami dapat berkumpul dan mengerjakan makalah. Pengertian Analogi Analogi hukum merupakan salah satu cara penafsiran hukum yang sangat penting bagi ahli hukum, terutama yang bergerak dalam bidang penegakan hukum. Penafsiran autentik : penafsiran ini disebut juga dengan penafsiran resmi, disebut penafiran autentik karena tertulis secara resmi dalam uu, artinya berasal dari pembentuk uu itu sendiri, bukan dari sudut pelaksana hokum yakni hakim. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan. Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia / Adami Chazami ; Tidak pidana informasi & transaksi elektronik : penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, UU No. Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia) Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Bekerja sama dengan WSD Handa Center for Human Rights and International Justice Royal Norwegian Embassy in Jakarta dan East West Center. Pasal 84 (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. sumber-sumber dari mana penafsiran terhadap unsur-unsur Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat diasalkan. 56. Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli. Kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum; 4. Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Laporan Penelitian Puslitbang. ditentukan undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiel maupun secara prosedural. Soal ini didalam doktrin merupakan soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas penting pula bagi hakim. Hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang pidana itu sendiri. 6 Putusan Pengadilan Negeri. Christianto, H. 18 tersebut harus melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim. 1, 2018;Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ataupun perundangan lain yang juga mengatur ketentuan mengenai hukum acara pidana dan masih berlaku.